tugas kepala daerah. Tabel I: Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah . tugas kepala daerah

Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. menyusun DPA-SKPD;. Untuk dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan melalui : Telp : (0274) 515865, 562682. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah. 197408161994031005. Jenis Dokumen. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta. Akuntansi keuangan dan aset daerah. 00-286/K/2001. B. 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pada bagian pertimbangan hukum, MK telah menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan aturan yang memuat mekanisme dan persyaratan dalam memilih. 6. pimpinan kebijaksanaan politik. Mengarahkan penyusuna rencana program Bidang Pajak Daerah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 1 Tahun 2014. Mereka bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di desa. Diubah dengan : PP No. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Oleh: Hasrul Sani Siregar Dalam Undang-undang No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur secara jelas tugas, wewenang dan fungsi wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil. Secara struktural, Plt dan Pj ini sedianya akan melaksanakan tugas yang sama dengan kepala daerah, namun masa jabatannya ditentukan sesuai Undang. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penjabat kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan yang sama. Wewenang Kepala Daerah. BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 2 Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. 000. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. Subbagian Protokol mempunyai tugas:Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Padahal, bila dicermati Pasal-Pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangantugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri. TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas : membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya; mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah;dan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. id – Jakarta. Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepada dinas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pelaksanaan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yang melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah. Pj berbeda dengan Pelaksana tugas (Plt), Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana harian (Plh). melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. T. Kepala Bagian Kerja Sama. 1. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. A. permasalahan surat tugas atas kepala daerah apabila kepala daerah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai pengikut dan anggarannya. Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan. 11. NOMOR 19 TAHUN 2010. Tugas dan kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakanBerdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Umum Dan Perlengkapan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkajian produk hukum dan perundang–undangan; Fungsi : a. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan; (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem. b. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala. (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. memantau dan mengevaluasi. Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) untuk bertindak selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD). menyiapkan bahan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek. Anggota komite audit. Fungsi Pemerintahan Umum. Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. Kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pakar hukum tata negara, Margarito mengatakan bahwa dalam UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran dan. Wali Nagari, sebutan kepala desa untuk di daerah Sumatera Barat, Hukum tua, sebutan untuk di daerah Sulawesi Utara, Perbekel untuk di daerah Bali, dan Pambakal untuk di daerah Kalimantan Selatan. 190. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam diskusi ini dibahas, pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam waktu yang lama sangat riskan untuk dilakukan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas. ” “Terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh Wakil Kepala Daerah sebagai orang yang membantu tugas Kepala Daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. 2006. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3. Membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta memberikan dukungan teknis dan. Menurut dia, Pj. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. 7. 2. dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Telaahan Rencana Tata Ruang. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan. M Stroink dan J. Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai pengganti Kepala Daerah. UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN DAERAH 3. Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 12 (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif4. Pasal 1 angka 5 Permendagri tersebut menyebutkan, "Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu". Kepala BPBD adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Blitar. Pasal 46. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:. A. dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Tugas Kepala Desa dalam UU Desa diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda ). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. akan selalu mengawasi kinerja para Pj. JAKARTA, KOMPAS. 3. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. hal ini dapat kita lihat dari tabel di bawah begitu minimnya pengaturan untuk wakil kepala daerah. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang- undang. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Istilah-istilah tersebut biasa terdengar ketika kepala daerah. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. r. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya; b. Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 telah diatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah; bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pelayanan pemungutan pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana. Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Medan Merdeka Selatan No. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan dibidang pariwisata; pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana. Tugas Kepala Daerah: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; g. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. Tak jarang keberadaan penjabat kepala daerah melahirkan polemik tersendiri. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang keuangan dan aset daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan. Tugas (Plt) kepala daerah tetap . 00. Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Terdapat 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan. 12. 3. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan. l. Menurut dia, sifat keserentakan yang diatur dalam UU. 7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. 1. membantu kepala daerah dalam: 1. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam memimpin, dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan daerah di bidang urusan Otonomi Daerah. 000. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian. Pasal 47 (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang; 15. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. S ekretaris Daerah adalah Pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah; serta c. (2) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. Tugas Pokok. analisis litbang kompas pilkada serentak 2024 penjabat kepala daerah yohan wahyu pilkada 2024 fenomena aktual pelaksana tugas kepala daerah legitimasi penjabat kepala daerah . Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. c. pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas : menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;f. PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam. pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Sekretaris Daerah: Rp 17 127. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD b. Akan tetapi, saat masa jabatan KepalaNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. b.